peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2006. Dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur memiliki daya serap APBD pada periode tahun 2018-2021 belum optimal, menurut [9] Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-5/PB. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2006

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025; 7. Adapaun peraturan ini telah mencabut beberapa peraturan sebelumnya, antara lain: PERMENDAGRI No. Tahun 2017 Nomor 73); 4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 Tahun 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Kabupaten/Kota kepada Desa; 7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DAN VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. 25 February 2013 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2006 Ttg Tata. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah Pasal 2 butir b dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah; 6. 30 March 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri; Dilihat 8560 kali;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa; 10. 2006. id : 13 hlm. Indonesia, Pemerintah Pusat. tahun. pembentukan peraturan desa tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014. PERMENDAGRI No. 59, kemendagri. id:. go. Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9. Semoga informasi ini bermanfaat. MOH. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG. Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN DALAM NEGERI: Nomor: 86: Tahun: 2017: Tentang: Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun. Semua Dokumen. Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2011 . Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. 3. 9 MB) Terima kasih sudah berkunjung. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah T. ruang rapat utama 100 M2; 5. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas. id : 3 hlm. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara. PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN. Mengingat : 1. TENTANG . Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahun 1968; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa; MEMUTUSKAN: Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG -JAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAlANNYA. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri 2020, No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015. Solusi. 3. Reupload Via : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap,. 2012. ISBN/ISSN-Klasifikasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan MenteriPeraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Kabupaten/Kota kepada Desa; 7. mencabut: 1. Belum Tersedia. Rancangan peraturan daerah sebelum disahkan menjadi peraturan daerah dapat diajukan oleh kepala daerah ataupun oleh DPRD, melalui hak prakarsa dan. 19 MB) Terima kasih sudah berkunjung. 11. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2017 TAHUN 2017 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasal 14 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 86, TLN No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. ; 21 cm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa; 10. id : 25 hlm. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006. 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran. 10. PERMENDAGRI No. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). E. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman jangka pendek, menengah dan. 2021/No. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008. Penerbit Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 T. bencana yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; dan c. Bahasa. POS-KUPANG. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2019. KEMENDAGRIdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan DEPARTEMEN DAlAM NEGERI REPUBlIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DAlAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkon Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 104 Tahun 2018. PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 . text. 188 Tahun 1970 tentang Susunan Organisasi dan Tata-kerja Departemen Dalam Negeri; Memperhatikan : Surat Presiden Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1972 No. E. Kementerian Perhubungan: No. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 212 pada Ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Mengingat : 1. E. 16. Mengingat : 1. Semoga informasi ini bermanfaat. Peraturan Pemerintah (PP) NO. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam c. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama kementerian yang ditempatkan dibagian atas kertas. Permen PAN & RB No. 2011 Nomor 310); b. ac. 1 PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PERMEN/M/2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI MENTERI NEGARA PERUMAH RAKYAT Menimbang : a. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jalan. Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 121 Tahun 2018. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2008. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang Cara Pengawasan Umum atas Jalannya Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. E. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2007 MENTERI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019. Daftar. SK. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. 7. Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standarisasi Ruangan Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Jajaran Departemen Dalam Negeri. PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN DALAM NEGERI: Nomor: 52: Tahun: 2011: Tentang: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH. Perind_No_30_2006. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas. id : 6. Oleh karena itu, Desa sebagai wilayah administrasi terdepan menjadi tumpuan utama untuk membangun basis data yang lebih akurat. 32: 2006: Download: No. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN c. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA . Lampiran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan. :-Singkatan Jenis: PERMENDAGRI: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 1 January 1970: Tanggal Pengundangan: 1 January 1970: Subjek:-Status: Berlaku: Sumber:-Urusan Pemerintahan: - Bidang Hukum:-Bahasa:-Pemrakarsa:-Penandatangan:- peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi desa dengan rahmat tuhan yang MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Administrasi Desa. Download Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 32 TAHUN 2006 TANGGAL : 10 OKTOBER 2006 MODEL, BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI DESA a. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. E. Permendagri No. 97 KB) Terima kasih sudah berkunjung. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 5. U. me/paralegalid, Twitter. Panduan ini disusun dengan tujuan untuk memberi arah, membantu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016. 20,. Peraturan: 32: Jenis/Bentuk. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2012, Tambahan. MOH. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah sudah tidak sesuai dengan. E. Produk hukum dalam Database Peraturan BPK sudah diklasifikasikan berdasarkan jenis, tema, tahun, maupun asal produk hukum. 31 MB) Terima kasih sudah berkunjung. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas. Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang. bahwa besaran kapasitas/isi silinder kendaraan dinas operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sudah tidak diproduksi lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; b. Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dicabut dan dinyatakan. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. 15, kemendagri. 20 March 2006: Tanggal Pengundangan: 20 March 2006: Subjek:-Status: Berlaku:. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; 9. PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. 22. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 71. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan; 11. 547, peraturan. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan. Mengingat : 1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. 9. 1 2. STATUS PERATURAN. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. UU No. 68, LL SETNEG : 29 HLM.